CatatanSenjaNews, Manado (1/8/2026) | Kisah persaingan pengaruh di lingkaran terdekat Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), kini memasuki babak baru yang jauh lebih serius dan terbuka.
Dua figur selama ini menjadi pusat perbincangan pada lingkungan kekuasaan 01 Bumi Nyiur Melambai, antara Harvani Boki (HB) dengan Brayen Waworuntu (BW).
Tidak lagi sekadar jual beli pukulan opini publik satu sama lain, yaitu saling mengungkit hal-hal seharusnya tidak terbuka di media sosial.
Menariknya, Persaingan yang terjadi itu kini telah melangkah makin jauh ke ranah hukum, karena berdasarkan informasi diterima kemudian kabar juga berkembang luas kedua belah pihak telah melaporkan kejadian ke Aparat Penegak Hukum.
MEMBEDAH DENGAN TEORI PENDUKUNG KEJADIAN
1. Teori Lingkaran Kekuasaan — C. Wright Mills (1956), The Power Elite
HB dan BW bukan adalah bagian utama elit kekuasaan YSK, persaingan mereka bukan soal pribadi, melainkan perebutan posisi siapa yang kuat dengan sumber keputusan.
Siapa yang menang, ia yang akan menyaring informasi, menentukan akses, dan sangat kuat mempengaruhi arah kebijakan.
Saling lapor hingga ke jalur hukum adalah bukti bahwa taruhannya bukan sekadar jabatan, tapi taruhannya adalah kendali atas kekuasaan.
2. Teori Akses Dan Pengaruh — Jeffrey Pfeffer (1981), Power in Organizations
HB dan BW sama-sama bukan pejabat struktural tinggi di Pemprov Sulut.
Namun mereka lebih berkuasa daripada banyak pejabat resmi karena menguasai akses kepada YSK.
Persaingan mereka berdua adalah perang atas pintu masuk, siapa yang menjadi satu-satunya jalur menuju Gubernur YSK.
Jika satu pihak berhasil menyingkirkan pihak lain lewat jalur hukum (Jika sesuai informasi), maka yang tersisa menguasai akses secara monopoli. Itulah hadiah sebenarnya.
3. Teori Birokrasi Tak Terlihat — Anthony Downs (1967), Inside Bureaucracy
HB dan BW adalah birokrasi bayangan YSK. Tidak ada dalam struktur resmi Pemprov Sulut, namun pengaruhnya melampaui banyak pejabat.
Ketika mereka saling berperang hingga saling lapor, artinya birokrasi bayangan telah pecah.
Dan ketika birokrasi bayangan pecah, maka yang paling dirugikan adalah birokrasi resmi.
Karena instruksi menjadi ganda, kebijakan menjadi tidak konsisten, dan rakyatlah yang merasakan kekacauan.
4. Teori Kerabatan Politik dan Otoritas Karismatik — Max Weber (1922), Economy and Society
Posisi HB maupun BW di lingkaran YSK tidak didasarkan pada aturan hukum, peraturan daerah, atau jabatan struktural resmi.
Posisi mereka murni lahir dari kepercayaan pribadi Gubernur YSK, sebagaimana apa yang disebut Max Weber sebagai otoritas karismatik.
Kelemahan sistem ini sangat nyata dalam konflik HB Vs BW:
Pertama, Tidak ada aturan tertulis yang mengatur siapa berhak berada di lingkaran dalam, semuanya tergantung pada kehendak pribadi YSK.
Kedua, Tidak ada mekanisme resmi untuk menyelesaikan perselisihan, karena posisi mereka sendiri tidak diatur oleh sistem.
Ketiga, Ketika dua orang kepercayaan saling berperang, tidak ada pejabat yang berwenang menengahi, satu-satunya yang bisa memutus hanyalah YSK sendiri
KESIMPULAN SEDERHANA
Singkat Cerita, HB dan BW berperang bukan demi rakyat, melainkan mereka berperang demi siapa yang menjadi satu-satunya pintu masuk menuju Gubernur.
Ketika pintu itu terpecah dua, arah pemerintahan jadi bingung, dan rakyatlah pada akhirnya menanggung akibatnya. (red)