CatatanSenjaNews, Mitra (22/7/2026) | Hingga pertengahan Juli 2026, beredar kabar bahwa perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Minahasa Tenggara belum menerima tunjangan rutin selama empat bulan berturut-turut, mencakup hak untuk bulan April, Mei, Juni, dan Juli.
Padahal proses penganggaran diklaim telah selesai dan alokasi dana tersedia.
Dampak keterlambatan ini terlihat nyata saat pelaksanaan tradisi pengucapan syukur tingkat kabupaten yang baru saja berlangsung.
Kegiatan biasanya meriah dan penuh kebersamaan itu kali ini terasa sepi; sejumlah pengurus desa memilih menahan antusiasme, terbebani kondisi ekonomi akibat belum cairnya hak menjadi kewajiban negara kepada mereka.
Secara logika pengelolaan keuangan daerah, hal ini memunculkan pertanyaan mendasar, anggaran tunjangan sudah disusun, ditetapkan, dan disahkan dalam APBD serta alokasi penyaluran ke desa.
Tidak ada pemberitahuan resmi mengenai pemotongan atau penundaan alokasi; maka seharusnya penyaluran dapat berjalan tepat waktu.
Menanggapi hal demikian, Jebolan Program Studi ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat, Ican Octo Panambunan mengaku sangat heran.
"Lantas di mana letak kendalanya? Mengapa hak mereka yang bekerja langsung di garis depan pelayanan desa justru yang paling lama tertahan? Perangkat desa dan BPD bukan sekadar pejabat kecil, merekalah yang setiap hari menyelesaikan masalah warga, memastikan administrasi berjalan, dan menjaga ketertiban desa," ujar Jebolan GMNI Manado, Komisariat Swaradika Fisip Unsrat.
Ia mengingatkan, tertahannya tunjangan selama berbulan-bulan membuat mereka sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga sulit pula menjalankan tugas dengan tenang dan penuh semangat.
Menurut Dia, Kondisi ini berisiko menurunkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa serta memudarnya kepercayaan bahwa pemerintah daerah benar-benar menghargai pengabdian mereka.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara terkait penyebab keterlambatan tersebut. (red)