Oleh: Aristoteles Sjafii, Ketua Himaju Manajemen FEB Unsrat Periode 2019-2020, Sekretaris PMKRI Manado Masa Bakti 2020-2021.
CATATANSENJANEWS.COM | Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa menjadi salah satu reshuffle kabinet paling mengejutkan tahun ini. Publik tentu bertanya-tanya, ke mana arah kebijakan fiskal Indonesia akan dibawa setelah lebih dari satu dekade Sri Mulyani identik dengan keuangan negara.
Selama menjabat, Sri Mulyani dikenal berhati-hati dalam mengelola anggaran. Ia menjaga defisit tetap terkendali, melakukan reformasi perpajakan, dan berupaya menjaga kepercayaan pasar internasional. Berkat reputasinya, Indonesia relatif dipandang stabil di mata investor global. Namun, kritik juga tidak sedikit. Utang negara terus meningkat, beberapa kebijakan pajak dianggap membebani masyarakat kelas menengah ke bawah, dan belanja sosial sering dipandang kurang memadai untuk mengurangi kesenjangan.
Di titik inilah Purbaya Yudhi masuk. Sebagai ekonom yang sering berbicara blak-blakan, ia tentu membawa gaya baru. Pertanyaannya: apa yang harus ia perbaiki, dan apa yang jangan sampai ia abaikan?
Pertama, disiplin fiskal. Selama ini kredibilitas Indonesia salah satunya karena defisit anggaran dijaga. Jika defisit dibiarkan melebar tanpa arah yang jelas, dampaknya bisa serius: inflasi naik, bunga utang membengkak, dan kepercayaan pasar menurun. Purbaya perlu memastikan setiap tambahan belanja benar-benar produktif, bukan sekadar politis.
Kedua, pengelolaan utang negara. Kritik besar pada era Sri Mulyani adalah utang yang terus menanjak. Utang sebenarnya bukan masalah jika dipakai untuk membangun infrastruktur atau proyek dengan multiplier effect tinggi. Masalahnya muncul bila utang hanya menutup belanja rutin atau subsidi yang tidak tepat sasaran. Purbaya perlu memastikan setiap rupiah utang memberi manfaat jangka panjang bagi rakyat.
Ketiga, keadilan pajak. Belakangan muncul keresahan karena pajak dianggap lebih menekan kelompok menengah bawah. Kenaikan PPN misalnya, langsung dirasakan masyarakat. Di sisi lain, masih banyak potensi pajak dari kelompok besar yang belum maksimal. Tantangan Purbaya adalah membuat sistem pajak yang adil: penerimaan meningkat, tapi tidak membuat rakyat kecil semakin berat.
Keempat, belanja sosial dan perlindungan masyarakat rentan. Ekonomi global sedang tidak menentu, inflasi masih jadi ancaman, dan harga kebutuhan pokok naik-turun. Jika belanja sosial dikurangi atau tidak tepat sasaran, masyarakat miskin yang paling terkena dampaknya. Anggaran kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial harus tetap jadi prioritas.
Kelima, kepercayaan publik dan pasar. Sri Mulyani punya reputasi kuat di mata internasional. Tantangan besar bagi Purbaya adalah menjaga kepercayaan itu sambil tetap responsif terhadap kebutuhan rakyat. Transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang jelas dengan publik akan menentukan.
Reshuffle ini bisa menjadi peluang sekaligus risiko. Peluang, karena ada kesempatan untuk memperbaiki kelemahan lama dan menjawab kritik. Risiko, karena salah langkah sedikit saja bisa mengguncang stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar.
Pada akhirnya, publik berharap kehadiran Purbaya bukan hanya melanjutkan apa yang sudah ada, tapi juga membawa terobosan. Yang paling penting: kebijakan fiskal harus berpihak pada rakyat, adil dalam pajak, bijak dalam berutang, dan transparan dalam pengelolaan anggaran. Jika itu bisa dijaga, reshuffle ini bisa menjadi babak baru yang positif bagi perekonomian Indonesia.